“Terima kasih bisa mencari rezeki di negeri sendiri”, itu adalah ucapan rasa syukur Zubaidah salah satu TKI Purna DKI Jakarta yang memulai usaha baru berupa “Bakso Gepeng Cabe Uleg”. Setelah melewati rangkaian proses  dari  bimbingan  teknis  hingga  akad  peminjaman uang di  lembaga  keuangan  mikro, Zubaidah, salah satu TKI Purna akhirnya resmi membuka usaha “Bakso Gepeng Cabe Uleg” miliknya di kawasan Kalibata, Jakarta Selatan pada hari Senin (15/06) kemarin. Peresmian bisnis waralaba TKI Purna ini disaksikan langsung oleh Deputi Perlindungan BNP2TKI Lisna Y. Poeloengan, Kepala BP3TKI Jakarta A.Gatot  Hermawan,  Kepala  Seksi  Perlindungan  dan  Pemberdayaan  BP3TKI  Jakarta  Yull  Evira  Yulinda, pemilik waralaba Bakso Gepeng Mulyono, serta beberapa staf BNP2TKI dan BP3TKI Jakarta.

Terwujudnya bisnis  waralaba bagi  TKI  Purna ini  menjadi  suatu kebanggaan bagi  BP3TKI  Jakarta yang selama ini memiliki peran aktif dalam membina TKI Purna agar mampu menjadi pribadi yang mandiri dan tidak lagi bergantung bekerja di luar negeri sebagai TKI. Peran BP3TKI Jakarta dalam mempertemukan pihak-pihak terkait sepert Lembaga Keuangan Mikro dan pemilik bisnis waralaba dengan TKI Purna, kini berbuah manis.

“Dibukanya usaha baru TKI Purna ini tentunya sebagai wujud bakti bahwa pemerintah turut hadir dalam setiap proses perkembangan dalam program pemberdayaan TKI Purna, mulai dari bimtek hingga resmi berdirinya usaha Bakso Gepeng Cabe Uleg ini”, ujar Kepala BP3TKI Jakarta A. Gatot Hermawan.

Bakso Gepeng Cabe Uleg milik Zubaidah ini dijual  dengan kisaran harga Rp 9.000 hingga Rp 13.000. Selain bentuk baksonya yang pipih, keunikan dari online casino’s bisnis waralaba milik TKI Purna ini ialah pemberian cabai  rawit yang diuleg langsung di mangkuknya sebelum bakso dan pelengkap lainnya dihidangkan. Rasa pedas segar yang dihasilkan dari cabai rawit uleg itu sendiri akan berpadu dengan gurihnya bakso rendah lemak dari daging sapi asli. Tidak hanya itu, inovasi lain yang hadir dalam bisnis Bakso Gepeng Cabe Uleg binaan BP3TKI Jakarta terhadap TKI Purna ini terdapat pada tingkat kepedasan yang dapat dibuatkan sesuai pesanan pembeli, mulai dari level 1 hingga level 5.

Pada saat peresmian usaha Bakso Gepeng Cabe Uleg milik Zubaidah ini, turut hadir pula rekan-rekan sesama TKI Purna yang memberikan dukungan moril sekaligus belajar bagaimana cara menyajikan bakso, salah satunya ialah Anton Susila.  Anton Susila  merupakan TKI  Purna yang juga  akan memulai  bisnis waralaba Bakso Gepeng binaan BP3TKI Jakarta di wilayah Tangerang. Rencananya Rabu (17/06) lokasi tersebut  akan disurvei  oleh Mulyono,  pemilik  waralaba Bakso Gepeng.  Harapan Anton sama dengan Zubaidah, yaitu ingin sukses di negaranya sendiri.

“Alhamdulillah bisnis  ini  akhirnya terwujud! Saya merasa sangat  beruntung sekali  bisa mendapatkan kesempatan  mengikuti  program pemberdayaan dari  BNP2TKI  dan BP3TKI  Jakarta  sehingga  tidak lagi harus bergantung di negeri orang. Terima kasih bisa mencari rejeki di negeri sendiri! Dan terima kasih kepada BP3TKI Jakarta yang membantu memfasilitasi usaha bakso kami ini”, ungkap Zubaidah. (by:dian)

Sosialisasi ini diisi langsung oleh narasumber yang hadir, yakni Kepala Sub Direktorat Pemetaan Potensi Tenaga Kerja Luar Negeri BNP2TKI Abri Danar Prabawa menjelaskan paparan mengenai gambaran TKI hingga peluang kerja yang ada dan dibutuhkan di luar negeri saat ini.

“Kalian sudah saya anggap sebagai  calon TKI yang potensial  karena telah memiliki  skill (kemampuan) yang  memadai.  Nantinya  kami  akan  mematchingkan  dengan  demand yang  ada  di  dalam  jobsinfo BNPP2TKI”, ungkap Kepala Sub Direktorat Pemetaan Potensi Tenaga Kerja Luar Negeri BNP2TKI Abri Danar Prabawa. Materi  mengenai  mekanisme  penempatan  TKI  dijelaskan  oleh  Kepala  Seksi  Kelembagaan  dan Pemasyarakatan  BP3TKI  Jakarta.  Sosialisasi  ini  diikuti  oleh  100  mahasiswa  dari  berbagai  jurusan, diantaranya  jurusan  Hotel  Management,  Travel  Management,  dan  Perhotelan.  Sambutan  positif mengenai kegiatan sosialisasi ini juga datang dari para peserta sosialisasi dimana saat sesi diskusi dimulai, banyak pertanyaan hingga harapan dari para mahasiswa terkait dengan informasi peluang kerja untuk bekerja di luar negeri yang ada.

“Banyaknya  informasi  mengenai  lowongan  bekerja  di  luar  negeri  tentu  saja  menarik  keinginan  kami untuk bergabung, namun kami memiliki kesulitan dalam membedakan mana peluang yang benar-benar asli  atau  peluang  kerja  “bodong”  (penipuan).  Sosialisasi  ini  membuka  pengetahuan  kami  mengenai peluang  kerja  yang  memang  berasal  dan  diketahui  pemerintah”,  ujar  Novia  salah  satu  mahasiswi Akpindo yang menjadi peserta sosialisasi. (By :DN)

Menurut  Kepala  Seksi  Kelembagaan  dan  Pemasyarakatan  BP3TKI  Jakarta  Budi Dharmawan, pada gelombang triwulan I ini, potensi tenaga kerja yang dimiliki oleh DKI Jakarta terfokus pada wilayah Jakarta Timur dengan potensi keahlian terbanyak di sektor non jasa. Jika diklasifikasikan  berdasarkan  bidangnya,  tenaga  kerja  yang  memiliki  keterampilan  teknik kendaraan ringan mendominasi  potensi  tenaga kerja  di  Jakarta  dengan jumlah 3.454 orang. Selanjutnya, tenaga kerja yang memiliki kemampuan di bidang permesinan berada di urutan kedua  terbanyak  dengan  jumlah  1.009  orang.  Di  posisi  ketiga  teratas,  sebanyak  714  orang tenaga  kerja  yang memiliki  kemampuan instalasi  tenaga listrik  juga  turut  menghiasi  potensi calon tenaga kerja Indonesia (TKI). Pada pemetaan rekapitulasi triwulan I tahun 2015 ini tenaga kerja  yang memiliki  potensi  di  bidang jasa tidak terlalu  banyak,  yaitu  hanya 41 orang yang memiliki kemampuan di bidang perhubungan.

Jika menilik pada pertengahan tahun 2014, dari hasil pemetaan yang telah dikumpulkan oleh BP3TKI Jakarta terkait persediaan (supply) tenaga kerja luar negeri,  sebanyak 215 orang menyatakan berminat bekerja di luar negeri dengan rincian 83 orang berasal dari Jakarta Timur, 45 orang dari wilayah Jakarta Barat, 32 orang berasal dari Jakarta Selatan, 30 orang berasal dari Jakarta Pusat dan sisanya berasal dari Jakarta Utara.

“Kondisi  potensi  supply di  Jakarta  sudah  tergolong  banyak  sekali.  Hal  ini  menandakan antusiasme masyarakat Jakarta untuk bekerja di luar negeri. Keadaan ini akan lebih bagus lagi jika disokong dengan peluang demand (permintaan) dari luar negeri yang segera mungkin ada agar segera masuk ke proses  matching (pencocokan) dan harmonisasi”, ujar Budi Dharmawan ketika ditanya mengenai harapannya terkait kondisi supply di Jakarta saat ini. (by:dian)

Kurang bijaknya TKI ataupun TKI purna dalam mengelola uang hasil  kerja membuat mereka ingin terus  kembali  bekerja  di  luar  negeri.  Ketergantungan  ini  menjadi  salah  satu  hal  yang  harus diperhatikan  oleh  pemerintah,  dalam  hal  ini  BNP2TKI,  untuk  memberikan  pembekalan  materi mengenai bagaimana cara mengelola keuangan bagi TKI.  Keuangan maupun perbankan merupakan ilmu yang seharusnya diberikan kepada calon TKI maupun TKI sebagai bekal materi sebelum mereka berada  di  negara  penempatan  tempat  mereka  akan  bekerja  nantinya.  Untuk  itu,  BP3TKI  Jakarta melalui  seksi  perlindungan  dan  pemberdayaan  menyelenggarakan  edukasi  mengenai  dunia perbankan  bagi  calon  TKI  yang  akan  segera  berangkat  ke  negara  penempatan.  Edukasi  yang berlangsung  dari  tanggal  25  hingga  26  Mei  2015  ini  dibuka  langsung  oleh  Deputi  Perlindungan BNP2TKI  Lisna  Y.  Poeloengan, serta  dihadiri  pula  oleh  Direktur  Pemberdayaan  Deputi  Bidang Perlindungan Arini Rahyuwati, Kepala BP3TKI Jakarta A. Gatot Hermawan, Kepala Seksi Perlindungan dan Pemberdayaan BP3TKI  Jakarta Yull  Evira Yulinda,  perwakilan dari  pihak Bank Jawa Barat dan Banten  (BJB),  perwakilan  dari  asuransi  TKI,  serta  staf  BP3TKI  Jakarta  seksi  Perlindungan  dan Pemberdayaan. Berlokasi di Taman Wiladatika Cibubur, edukasi ini mengambil tema “Bersama TKI Membangun  Negeri,  Kita  Tingkatkan  Edukasi  Perbankan/Keuangan  dalam  Rangka  Pengelolaan Remitansi untuk Kegiatan Produktif Bagi CTKI/TKI”.

Dalam sambutannya, Deputi Perlindungan BNP2TKI Lisna Y. Poeloengan menyampaikan keinginannya pada  peserta  edukasi  untuk  menjadi  pribadi  yang  mandiri  dengan  tidak  terlalu  berlama-lama bergantung pada penghasilan kerja di luar negeri.

“Pengelolaan uang ini kedudukannya vital karena pengelolaan uang yang baik akan berujung pada peningkatan  kesejahteraan  hidup  seseorang.  Begitu  menerima  gaji,  uangnya  disisihkan  untuk menabung.  Uang tabungan  ini  nantinya  bisa  kalian pakai  sebagai  modal  usaha supaya  tidak lagi kembali bekerja jadi TKI”, ucapnya.

Materi  seputar  dunia  keuangan  dan  perbankan  ini  tidak  hanya  diisi  oleh  staf  BP3TKI  Jakarta, melainkan  juga  diisi  langsung oleh  perwakilan dari  pihak bank BJB  serta  asuransi.  Agar  suasana edukasi  tidak  membosankan,  materi-materi  yang  disampaikan  diisi  dengan  permainan  yang melibatkan  peserta.  Antusiasme  peserta  edukasi  dapat  dilihat  dari  keseriusan  mereka  dalam memperhatikan materi  yang disampaikan dan juga pertanyaan-pertanyaan kritis yang dilontarkan kepada para pengajar. Salah satu materi yang diminati oleh peserta edukasi ialah materi mengenai asuransi.  Pihak  asuransi  menjelaskan  mengenai  biaya  asuransi,  cara  klaim  asuransi,  hingga perlindungan yang didapat TKI dari asuransi tersebut.

Sebanyak 50 calon TKI yang terdiri dari 42 perempuan dan 8 laki-laki mengikuti edukasi keuangan yang diselenggarakan oleh seksi perlindungan dan pemberdayaan BP3TKI Jakarta. Mayoritas calon TKI tersebut akan berangkat ke negara Taiwan dan beberapa orang lainnya akan bekerja di HongKong, Malaysia, Singapura, hingga Arab Saudi.

“Suatu kesempatan berharga sekali bagi saya dapat mengikuti acara edukasi keuangan ini. Saya jadi tahu pentingnya mengelola uang, cara menabung di bank, mengirim uang, dan yang paling penting saya jadi mengerti tentang asuransi terutama cara untuk klaim bagaimana”, ujar M. Faizi salah satu peserta edukasi keuangan yang merupakan calon TKI yang akan berangkat ke Arab Saudi.

Berkenaan dengan akan diterapkannya Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 7 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemberian Elektronik Kartu Tenaga Kerja Luar Negeri (e-KTKLN) Kepada Tenaga Kerja Indonesia, pada hari Senin (18/5) Kasubdit Kartu Tenaga Kerja Luar Negeri (KTKLN) BNP2TKI Ahnas memberikan sosialisasi mengenai sistem baru e-KTKLN di kantor BP3TKI Jakarta. Dihadapan pejabat dan staf BP3TKI Jakarta dan perwakilan PPTKIS Jakarta, Kasubdit KTKLN BNP2TKI memaparkan pentingnya memiliki identitas bekerja di luar negeri bagi TKI, dalam hal ini KTKLN, sebagai materi pembuka dari sosialisasinya. Selanjutnya, materi sosialisasi dilanjutkan dengan memaparkan perbedaan antara KTKLN dan e-KTKLN. Jika sebelumnya proses untuk mendapatkan KTKLN harus melalui dua tahapan, yaitu proses PAP dam kemudian cetak KTKLN, saat ini untuk mendapatkan e-KTKLN hanya melalui satu tahapan saja. E-KTKLN diberikan pada saat proses Pembekalan Akhir Pemberangkatan (PAP) selesai dengan melakukan pendataan diri TKI serta perekaman sidik jari (finger print).

Dalam sosialisasi ini turut hadir pula pegawai dari Pusat Penelitian Pengembangan dan Informasi (Puslitfo) BNP2TKI Ilyas Prakanda yang menjelaskan langsung mengenai teknis pelaksanaan sistem e-KTKLN sekaligus melakukan penginstalan aplikasi baru e-KTKLN sebagai pengganti aplikasi KTKLN pada perangkat komputer di tempat penyelenggaraan PAP. Dalam sistem baru ini, petugas PPTKIS wajib mengunggah dokumen penting yang berkaitan dengan penempatan TKI yang bekerja di luar negeri. Untuk TKI yang bekerja di lingkup sektor formal PPTKIS wajib mengunggah 6 dokumen TKI, diantaranya kartu keluarga (KK), kartu tanda penduduk (KTP), paspor, perjanjian kerja, surat keterangan sehat, dan visa kerja. Sedangkan untuk TKI yang bekerja dalam sektor informal jumlah dokumen yang harus diunggah sebanyak 13 dokumen, yakni akta kelahiran, KK, kartu peserta asuransi, KTP, paspor, perjanjian kerja, perjanjian penempatan TKI, sertifikat kompetensi kerja, surat keterangan izin suami/istri/orang tua/wali, surat keterangan sehat, surat keterangan status perkawinan, dan visa kerja. Ketika dokumen telah diunggah, selanjutnya tugas verifikator dari BP3TKI Jakarta untuk memverifikasi kembali dokumen-dokumen tersebut untuk penjadwalan PAP. Usai mengikuti PAP, perekaman sidik jari calon TKI pun dilakukan dengan menggunakan metode sidik jari biometrik yang terhubung langsung dengan Sistem Komputerisasi Tenaga Kerja Luar Negeri (SISKOTKLN). Jika semua proses telah selesai maka akan muncul KTKLN dalam wujud virtual di komputer dan inilah yang dinamakan e-KTKLN.

“Sistem baru e-KTKLN ini tidak dilaksanakan serentak di seluruh Indonesia, melainkan secara bertahap. Untuk pilot project pelaksanaan e-KTKLN akan dilakukan di tiga lokasi secara bersamaan, yakni di BP3TKI Jakarta, P4TKI Bekasi, dan P4TKI Tangerang. Setelah itu, secara serentak akan dilaksanakan di BP3TKI/LP3TKI/P4TKI di seluruh Indonesia”, pungkas Kasubdit KTKLN BNP2TKI Ahnas.

Menanggapi pernyataan Kasubdit KTKLN BNP2TKI bahwa BP3TKI Jakarta akan dijadikan salah satu pilot project dari pelaksanaan sistem baru e-KTKLN, Kepala BP3TKI Jakarta menyatakan kesiapannya. “Kami siap melaksanakan sistem baru e-KTKLN sesuai dengan yang diamanatkan oleh Permen No. 7 Tahun 2015”, tutup Kepala BP3TKI Jakarta.

Merespon keinginan  para  petugas  Pelaksana Penempatan  Tenaga  Kerja  Indonesia  Swasta (PPTKIS)  yang  selama  ini  melakukan  proses  penempatan  di  Balai  Pelayanan  Penempatan  dan Perlindungan  Tenaga  Kerja  Indonesia  (BP3TKI),  pada  hari  Jumat  (8/5)  BP3TKI  Jakarta  menggelar pertemuan dengan seluruh petugas PPTKIS. Pertemuan yang diadakan di kantor BP3TKI Jakarta ini dihadiri  oleh  Kepala  BP3TKI  Jakarta  A.  Gatot  Hermawan  dan  didampingi  oleh  Plt.  Kepala  Seksi Penyiapan dan Penempatan Entik Atikah, Kepala Seksi Perlindungan dan Pemberdayaan, serta Kepala Subbagian Tata Usaha Joko Purnomo. Selain bersilaturahmi, pertemuan ini juga membicarakan tata kelola  pelayanan  demi  terciptanya  kesamaan  persepsi  terkait  hal-hal  yang  semestinya  dilakukan dalam  pelayanan.  Diskusi  tersebut  pun  mengerucut  pada  pentingnya  sikap  pelayan  dalam memberikan pelayanan yang terbaik untuk para stakeholder.

Memanfaatkan  pertemuan  yang  ada,  Kepala  BP3TKI  Jakarta  A.  Gatot  Hermawan  turut mengundang Kasubdit Kartu Tenaga Kerja Luar Negeri (KTKLN) BNP2TKI Ahnas untuk memberikan informasi  awal  mengenai  implementasi  e-KTKLN  pasca  dikeluarkannya  Peraturan  Menteri Ketenagakerjaan Nomor 7 tahun 2015 tentang Tata Cara Pemberian Elektronik Kartu Tenaga Kerja Luar  Negeri  (e-KTKLN)  kepada  Tenaga  Kerja  Indonesia.  Beliau  pun  secara  rinci  menjelaskan perbedaan antara KTKLN dengan e-KTKLN, mulai dari proses mendaftar hingga dokumen-dokumen yang harus disiapkan. Jika sebelumnya untuk mendapatkan KTKLN harus melewati dua tahapan, yaitu dimulai dengan pendaftaran Pembekalan Akhir Pemberangkatan (PAP) dan kemudian disusul dengan proses pembuatan KTKLN, maka untuk proses e-KTKLN ini hanya melalui satu tahapan saja. E-KTKLN diberikan pada saat proses PAP selesai dengan melakukan pendataan diri TKI serta perekaman sidik jari.  Sistem  e-KTKLN  kali  ini  menggunakan  metode  sidik  jari  biometrik  yang terhubung langsung dengan Sistem Komputerisasi Tenaga Kerja Luar Negeri (SISKOTKLN).

Karena hanya satu tahapan saja yang harus dilalui, Kepala BP3TKI Jakarta A. Gatot Hermawan menegaskan kepada PPTKIS untuk melengkapi dokumen asli pada saat pendaftaran PAP, khususnya asuransi yang saat ini harus dibayar penuh mulai dari pra, masa, hingga purna penempatan. Selain itu, Kepala BP3TKI Jakarta A. Gatot Hermawan mengimbau pada PPTKIS untuk tertib dalam mengikuti setiap alur proses yang akan dilalui dalam pembuatan e-KTKLN ini.

Sesuai  dengan  Peraturan  Menteri  Ketenagakerjaan  Nomor  7  tahun 2015,  e-KTKLN  mulai efektif dilaksanakan pada tanggal 11 Mei 2015. Menanggapi berlakunya e-KTKLN ini, PPTKIS mengaku merasa sedikit khawatir dengan kebijakan baru tersebut.

“Mau tidak mau kita menuruti aturan yang ada saat ini. Ya walaupun sebenarnya agak kecewa karena dengan tidak adanya bukti fisik serta tidak adanya validasi akan rawan terjadinya kecurangan dari perusahaan penyalur TKI yang tidak bertanggung jawab dan tidak mengikuti prosedur (ilegal). Yang kami khawatirkan adalah adanya pencatutan nama PT kami, padahal kami sudah mengikuti prosedur yang berlaku”, ujar salah satu peserta dari perwakilan PPTKIS. Selain itu, muncul juga pertanyaan dari para peserta perwakilan PPTKIS mengenai validasi e-KTKLN di lokasi-lokasi embarkasi. Menanggapi pertanyaan,  saran,  dan  masukan  dari  para  petugas  PPTKIS  tersebut,  Kasubdit  KTKLN  Ahnas menjelaskan jika segera disusun petunjuk teknis (juknis) pelaksanaan e-KTKLN. (by.dn)

Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BP3TKI)Jakarta melaksanakan program edukasi keuangan dalam rangka pengelolaan remitansi Angkatan I tahun 2015 bagi calon tenaga kerja Indonesia (TKI) yang akan bekerja ke luar negeri.

Acara yang berlangsung pada hari Rabu, 6 Mei 2015 yang bertempat di Taman Bunga Wiladatika, Cibubur ini dibuka langsung oleh Deputi Perlindungan BNP2TKI Lisna Y.Poeloengan dan dihadiri oleh Direktur Pemberdayaan Deputi bidang Perlindungan BNP2TKI Arini Rahyuwati, Kepala BP3TKI Jakarta A. Gatot Hermawan, Kepala Seksi Perlindungan dan Pemberdayaan Yull Evira Yulinda, staf Direktorat Pemberdayaan BNP2TKI Kathy Nantalia Sari, perwakilan BNI Syariah Divisi Funding Edy Supriatna serta perwakilan dari PT. Asamulia Indo Manpower dan PT. Trias Insani Madani.
Mengambil tema “Edukasi Perbankan/Keuangan dalam Rangka Pengelolaan Remitansi untuk Kegiatan Produktif bagi Calon TKI”, BP3TKI Jakarta bekerja sama dengan BNI Syariah serta asuransi Jasindo, Astindo, dan Mitra TKI yang akan memberikan pengarahan materi langsung mengenai dunia perbankan. Kepala BP3TKI Jakarta A. GatotHermawan mengatakan bahwa acara yang berlangsung selama dua hari ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan peserta calon TKI tentang tata cara pengelolaan uang, menabung, mengelola pinjaman, mengirim dan menerima uang serta memanfaatkan asuransi.
Dalam sambutan pembukaan acara edukasi keuangan ini, Deputi PerlindunganBNP2TKI Lisna Y. Poeloengan menegaskan, pemerintah tidak ingin warga negaranya kembali bekerja di luar negeri selama berkali-kali. Dalam tempo waktu dua kali berangkat saja diharapkan modal untuk memulai bisnis dapat terkumpul sehingga TKI dapat hidup mandiri.
Acara edukasi ini dibuat semenarik mungkin dengan menyisipkan permainan yang masih berkaitan dengan tema edukasi perbankan untuk menciptakan suasana yang lebih cair.Peserta yang terdiri dari 50 calon TKI yang mayoritas akan berangkat ke Taiwan ini terlihat aktif dalam setiap diskusi maupun permainan yang diisi oleh panitia.
“Acaranya asik! Menambah wawasan tentang cara mengelola uang nantinya. Saat ini saya sudah mulai memikirkan ingin buka usaha warung makan”, ucap Titin Andika calon TKI Taiwan ketika ditanya mengenai tanggapan acara edukasi perbankan ini.
Kegiatan ini sebelumnya telah disiapkan oleh Kepala BP3TKI Jakarta A. Gatot Hermawan dan seluruh pegawai dari seksi Perlindungan dan Pemberdayaan BP3TKI Jakarta dengan melibatkan Kasubdit Kerja Sama Antar lembaga Keuangan dan Lembaga Non Keuangan Direktorat Pemberdayaan BNP2TKI Ricky Adriansyah, staf Direktorat Pemberdayaan BNP2TKI Kathy Nantalia Sari, perwakilan BNI Syariah Divisi Funding EdySupriatna, perwakilan BNI Syariah cabang Jakarta Timur Ludfia Ekasari, serta perwakilan dari masing-masing pihak asuransi pada tanggal 4 Mei 2015 di kantor BP3TKI Jakarta. (Post by : dn)

Motivasi Kerja dari Kepala BNP2TKI kepada Pegawai BP3TKI Jakarta

Jakarta (4/5) – Kepala BNP2TKI Nusron Wahid mengunjungi kantor Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BP3TKI) Jakarta pada hari Senin, 4 Mei 2015 pukul 11:00 WIB. Kunjungan beliau diterima langsung oleh Kepala BP3TKI Jakarta A. Gatot Hermawan, Kepala Seksi Perlindungan dan Pemberdayaan Yull Evira Yulinda, PLT Kepala Seksi Penyiapan dan Penempatan Entik Atikah, serta Kepala Sub Bagian Joko Purnomo. Memanfaatkan kesempatan yang ada, Kepala BP3TKI Jakarta A. Gatot Hermawan pun memohon kepada Kepala BNP2TKI untuk memberikan pencerahan dan arahan bagi seluruh pegawai di BP3TKI Jakarta, baik yang berstatus PNS maupun honorer. Menanggapi permintaan tersebut, Kepala BNP2TKI Nusron Wahid pun melakukan tatap muka langsung dengan pegawai BP3TKI Jakarta serta memberikan motivasi dalam meningkatkan kualitas pelayanan bagi TKI.
Selain itu, Kepala BNP2TKI juga menyerukan kepada seluruh pegawai BP3TKI Jakarta untuk meminimalisir terjadinya permasalahan-permasalahan yang melibatkan TKI, khususnya TKI yang bekerja di sektor informal. Sebagai aksi dari keinginannya itu, Kepala BNP2TKI pun memaparkan gagasannya untuk segera melaksanakan reformasi pada struktur kelembagaan di bidang pelayanan TKI melalui Employment Service Officer (ESO). ESO bertanggung jawab pada setiap Perusahaan Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS) dengan memantau proses pra penempatan para TKI. ESO nantinya akan bertugas melakukan verifikasi dokumen-dokumen TKI seperti perjanjian kerja, surat izin pengerahan (SIP) dan dokumen lainnya. Tujuan diadakannya ESO ini ialah untuk mengetahui siapa yang bertanggung jawab jika nantinya ada PPTKIS yang bermasalah.
“Kualitas kerja kita dilihat dari dua hal, siapa SDM-nya dan apa sistem yang menjadi standart kita. Untuk kualitas SDM, kemampuan serta attitude (sikap) dapat ditingkatkan melalui diklat, bimbingan teknis, maupun mengikuti program beasiswa yang ada. Dari segi sistem, kita akan mulai berlakukan ESO untuk meminimalisir terjadinya permasalahan bagi para TKI”, jelas Kepala BNP2TKI Nusron Wahid.
Pada kesempatan ini, Kepala BNP2TKI juga meninjau langsung loket-loket pelayanan yang ada di BP3TKI Jakarta, mulai dari loket pendaftaran, pembuatan ID, KTKLN, hingga loket foto. Beliau juga menyempatkan diri untuk melihat crisis center di bidang perlindungan BP3TKI Jakarta. Menurut beliau, penempatan dan perlindungan merupakan inti dari pelayan pada TKI, maka dari itu inovasi dalam meningkatkan mutu pelayanan harus terus dilaksanakan.
“Kepuasan TKI merupakan feedback bagi kita. Hal-hal kecil seperti misalnya menyuguhkan minuman ketika TKI datang dan melayani dengan ramah, itu sudah menjadi nilai plus untuk kita”, ujar Kepala BNP2TKI saat meninjau langsung crisis center di BP3TKI Jakarta.

Dibukanya  kembali  program  penempatan  TKI  ke  negara  Korea  Selatan  melalui  program Government  to  Governmment (G2G)  yang  merupakan bentuk  kerja  sama antara  Badan  Nasional Penempatan  dan  Perlindungan  Tenaga  Kerja  Indonesia  (BNP2TKI)  dengan  Human  Resource Development  Sevice  of  Korea (HRD Korea)  ternyata  menarik  minat  warga  Jakarta  dan  sekitarnya untuk bekerja di negara gingseng tersebut. Sampai dengan ditutupnya waktu pendaftaran, tercatat sebanyak  792  orang  peserta  yang  sudah  mendaftar  program G2G  Korea  di  BP3TKI  Jakarta.  Dari jumlah  tersebut  sebanyak  614  peserta  sudah  tervalidasi  dan  saat  ini  masih  dalam  proses pengambilan kartu ujian.

Terkait dengan proses pendaftaran, validasi, dan pengambilan kartu ujian yang dilaksanakan oleh BP3TKI Jakarta,  Directoral General Jang Byung Hyun yang mewakili pihak HRD Korea bersama dengan Direktur Pelayanan Penempatan Pemerintah R. Hariyadi Agah meninjau langsung ke kantor BP3TKI  Jakarta  pada  hari  Senin,  20  April  2015.  Peninjauan  tersebut  didampingi  oleh  Kasubdit Penyiapan Penempatan  Fauzan A.R  dan Kasubdit  Pelaksanaan Penempatan  Ismain yang diterima langsung oleh Kepala BP3TKI  Jakarta A. Gatot Hermawan, Kepala Seksi  Bidang Penempatan Entik Atikah, serta Kepala TU Joko Purnomo.

Tahun 2015 ini merupakan tahun awal dilaksanakannya sistem perekrutan calon TKI melalui Program G2G Korea dengan menggunakan sistem  online.  Terkait dengan hal tersebut, peninjauan langsung dilakukan untuk mengetahui hambatan-hambatan yang ada atau mungkin terjadi. Director General Jang Byung Hyun juga menanyakan kesiapan teknis pelaksanaan ujian EPS TOPIC yang telah disiapkan  pemerintah  Indonesia.  Beliau  juga  menanyakan  tingkat  keamanan  selama  proses pendaftaran hingga ujian dari kecurangan-kecurangan yang mungkin terjadi. Menanggapi pertanyaan tersebut,  Kepala BP3TKI  Jakarta A.  Gatot  Hermawan optimis  ujian untuk program G2G Korea ini dapat berjalan lancar mengingat mulai awal proses pendaftaran, validasi, pengambilan kartu ujian hingga pelaksanaan ujian dilakukan dengan sistem online.

“Kecocokan data diri calon TKI dapat dilihat dari sidik jarinya dengan menggunakan mesin  fingerprint, data diri calon TKI dapat langsung terbaca oleh sistem. Penyocokan sidik jari ini pun dilakukan sebanyak  tiga  kali,  yaitu  pada  saat  validasi,  pengambilan  kartu  ujian,  dan  ketika  tes  untuk meminimalisir adanya kecurangan”, ujar Kepala BP3TKI Jakarta A. Gatot Hermawan. (by:dian)

Kamis, 16 April 2015  pukul 14.00 WIB, kantor BP3TKI Jakarta menerima kunjungan peserta pendidikan dan pelatihan sekolah staf dinas luar negeri (diklat Sesdilu) angkatan ke-54 tahun 2015 sebanyak 45 orang.  Acara  kunjungan  dengan  pokok  bahasan  “Proses  Pelayanan  Penempatan  TKI”  diterima langsung oleh Kepala BP3TKI Jakarta A. Gatot Hermawan, para eselon IV di lingkungan BP3TKI Jakarta serta beberapa staf. Kunjungan tersebut bertujuan untuk mengetahui  alur  proses  penempatan dan perlindungan TKI  yang dilakukan oleh BP3TKI Jakarta terkait penempatan TKI yang aman.

Pertemuan tersebut diawali  dengan paparan materi  yang diberikan oleh Kepala BP3TK IJakarta A. Gatot Hermawan mengenai  tugas  pokok dan fungsi  (tupoksi),  produk pelayanan, serta capaian hasil yang diperoleh dari BP3TKI Jakarta. Peserta dari Kemenlu begitu antusias memahami setiap beste online casino paparan materi yang diberikan oleh Kepala BP3TKI Jakarta A. Gatot Hermawan. Hal ini terlihat dari aktifnya pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan oleh peserta kepada Kepala BP3TKI Jakarta. Pertanyaan-pertanyaan yang diajukan seputar contoh kasus permasalahan yang selama ini banyak dialami TKI, yaitu upah yang dibayar tidak sesuai perjanjian kerja (PK). Dalam tanya jawab tersebut juga terselip target-target dari pihak Kemenlu dan BP3TKI untuk bekerja sama dalam meningkatkan upaya perlindungan pada TKI di negara-negara penempatan.

Usai  berdiskusi,  acara dilanjutkan dengan melihat langsung proses pelayanan yang ada diBP3TKI  Jakarta terhadap calon TKI yang akan mengurus dokumen pelengkap kerja di luar negeri. Rekan-rekan dari Kemenlu melihat alur proses pembuatan KTKLN serta alur pengambilan kartu ujian untuk program Goverment to Goverment (G to G) ke negara Korea. (by:dian)